Soal UN Kok Begini?

Ilustrasi, Ujian Nasional SMP

Setelah UN SMA ramai dibicarakan media karena ada indikasi muatan politis, UN SMP pun ramai dibicarakan di media sosial. Kali ini, saya akan menuliskan pengalaman saya saat menjadi pengawas UN SMP tahun

2014 ini. Saya, tahun ini menjadi pengawas UN SMP di salah satu SMP swasta terbesar di Kota Solo.

Hari pertama, UN SMP, Senin 5 Mei 2014 dengan mapel Bahasa Indonesia menuai masalah. Masalah timbul berawal dari soal Bahasa Indonesia yang dikerjakan siswa kelas IX pada UN SMP tahun 2014 ini. 

Pagi hari, jam 06.30 para pengawas telah disiapkan di ruang pengawas untuk mendapatkan pengarahan dari panitia setempat. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah sendiri yang langsung memberikan pengarahan. Pengarahan yang disampaikan tentang soal Bahasa Indonesia yang diujikan dalam UN SMP tahun 2014 ini. 

Di dalam soal Bahasa Indonesia yang diujikan, terdapat dua jenis soal yakni jenis soal yang bersampul dan yang tidak bersampul. Untuk jenis soal yang bersampul tidak utuh, karena 4 halaman depan dan 4 halaman belakang sudah tidak ada pada soal tersebut. 

Sebagai gantinya, diberikan soal yang tidak bersampul, terdiri dari 4 halaman depan dan 4 halaman belakang. Untuk 4 halaman depan terdiri dari soal no. 1 s.d no 12. Adapun untuk 4 halaman belakang terdiri dari soal no. 39 s.d. no. 50. Untuk soal yang bersampul, yang dikerjakan hanyalah soal mulai nomor 13 sampai nomor 38. 

Menurut informasi yang beredar, peristiwa ini terjadi karena adanya revisi soal UN SMP sebelum diujikan. Revisi terjadi setelah naskah soal terlanjur tercetak. Berdasarkan informasi yang berkembang, soal yang sudah terlanjur tercetak itu memuat nama tokoh politik, sehingga diganti dengan lembar soal baru yang dibuat susulan dan disisipkan pada soal yang telah tercetak tersebut. Soal yang disisipkan pun ternyata sama untuk semua siswa. 

Akibat adanya soal sisipan tersebut, nomor soalnya tidak berurutan. Pada soal asli, ada yang dimulai dengan nomor 10, 11, 12, maupun 13. Pada soal yang asli, juga berakhir tidak sama, ada yang berakhir nomor 38, 39, bahkan sampai 48. Banyak soal asli yang tidak perlu dikerjakan karena telah ada nomor yang sama pada soal yang disisipkan. 

Pertama kali, mendengarkan penjelasan seperti ini, ada pengawas yang berkomentar, "Negorone karepe piye to? Ora cetho kabeh?" 

Saya pun bergumam dalam hati, UN kok begini. Mengapa para pembuat soal tidak memikirkan efek samping dari soal yang telah dibuatnya? Haha, efek samping, kayak obat aja... 

Terlebih, soal yang dianggap ditunggangi kepentingan politis seperti ini. Kasihan, anak bangsa yang belum tahu banyak tentang politik sudah dipolitisir lewat ujian yang menentukan masa depan mereka.